Adanya Dugaan Penjualan Aset, LCKI Tuntut Copot Kalak BPBD

Batang Hari, Jambi - Terkait adanya dugaan penjualan aset berupa besi tenda yang diperintahkan oleh Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bebi Andihara Kabupaten Batanghari  kepada anak buahnya pada waktu itu.

Lembaga cegah kejahatan indonesia (LCKI) Kabupaten Batanghari menggelar aksi damai di depan gedung Kejaksaan Negeri Tinggi Batanghari dan di lanjutkan ke depan kantor Bupati Batang Hari, Selasa (24/05/2022).

Baca juga: Meskipun Pertamina dan Jasa Raharja Beri Santunan 100 Juta Rupiah, Kiky M Pertiwi: Nyawa Tidak Bisa Dinilai Dengan Uang

Aksi damai tersebut menuntut untuk mengusut dan mengajukan panggilan terhadap kalaksa BPBD Kabupaten Batanghari sesuai dengan pemberitaan di media online (media sosial terlampir).

Tuntutan kedua meminta Bupati melakukan peninjauan dan pendataan kembali untuk seluruh aset yang ada di Kabupaten Batanghari tanpa terkecuali.

Baca juga: CMMI Tanggapi Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu 2024

Serta tuntutan yang terakhir LKCI meminta Bupati Batanghari untuk segera mencopot yang bersangkutan dari posisi kalaksa BPBD Babupaten Batanghari.

Yernawita atau yang sering disapa nyak, sebagai Koordinasi Lapangan (Korlap) pada aksi damai tersebut mengatakan, Aksi damai ini terjadi karena adanya pemberitaan di media sosial terkait dugaan penjualan aset besi tenda BPBD Kabupaten Batanghari.

Baca juga: Aktivis HAM Prihatin Lihat Kondisi Helmut Hermawan, Buntut Kriminalisasi Pengusaha Tambang VS Cukong Besar

"Terkait adanya berita di sosial media yang menduga adanya penjualan aset di Kantor Badan Penanggulangan Daerah (BPBD), menurut informasi yang kita dapat untuk barang yang dijual adalah besi yang dianggapnya sudah buruk (rongsokan) dan tidak terpakai lagi, sehingga mereka jual dengan alasan untuk perbaikan mobil operasional di kantor tersebut", Ujarnya.

Ia berharap dengan aksi ini Bupati Batanghari segera memanggil yang bersangkutan dan segera memprosesnya, sebab dirinya tidak mau hukum itu tajam kebawah tapi tumpul keatas yang kita harapkan hukum di Batang Hari ini adalah tajam ke atas.

Baca juga: Ketua PKS Kaltim: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan IKN, Terus Ditingkatkan

"Namun, jika nanti kasus ini tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari kami dar LCKI akan menyurati dan kemungkinan kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dari ini, ” tegasnya.

(Tim)

Baca juga: Takut Kehilangan Hak, Warga Pemayungan Tolak Penataan Batas PT ABT di Kabupaten Tebo